Para pengguna rokok elektrik atau vape (vapers) di Thailand yang tergabung dalam organisasi End Cigarette Smoke Thailand, meminta pihak berwenang untuk dengan cepat menemukan solusi yang tepat untuk mengatur penggunaan rokok elektrik di Negeri Gajah Puth itu. Mereka berencana untuk mengajukan saran kepada Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha.

Saran itu sebagai tanggapan terhadap laporan pemberitaaan media online Prancis, Var-matin, yang melaporkan bahwa pihak berwenang Thailand telah memenjarakan seorang wanita Prancis, Cecilia Cornu, lantaran dirinya menggunakan rokok elektrik. Kejadian ini menimpa wanita berusia 31 tahun itu saat sedang berlibur bersama tunangannya di Karon, Phuket, 30 Januari lalu.

Lebih memalukan lagi, pihak kepolisian setempat diduga meminta suap sebesar THB 40.000 (sekitar Rp17,7 juta) kepada tunangan Cecilia dan adiknya, demi membebaskan Cecilia. Turis ini diizinkan kembali ke negaranya bulan lalu, lalu berbagi pengalaman tidak menyenangkannya itu dengan media.

“Berita itu merusak citra negara sebagai tujuan wisata. Ini adalah hasil dari larangan rokok elektrik yang menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum,” kata Maris Karanyawat, yang mewakili kelompok End Cigarette Smoke Thailand.

Var-matin/DR
Seorang turis asal Prancis dipenjara lantaran menggunakan rokok elektrik di Phuket, Thailand.

Maris mengatakan kelompoknya meminta Departemen Perdagangan Luar Negeri dan Departemen Perdagangan untuk segera menemukan peraturan yang sesuai guna menganti larangan rokok elektrik. Sekadar informasi, Thailand pada tahun 2014 melarang impor, penjualan dan penggunaan roko elektrik.

Negeri Gajah Putih ini termasuk sebagai negara yang cukup keras menentang keberadaan rokok elektrik dan vape. Para pelanggar harus siap menghadapi hukuman berdasarkan pemberitahuan dari Departemen Perdagangan serta perintah dari Dewan Perlindungan Konsumen.

Sebuah panel kerja yang dipimpin oleh kementerian akhir tahun lalu menugaskan Pusat Penelitian dan Manajemen Pengetahuan Kontrol Tembakau (TRC) untuk melakukan studi tentang hambatan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan larangan tersebut.

“Kami prihatin bahwa TRC mungkin bukan lembaga yang tepat untuk melakukan penelitian ini. Kami khawatir mereka akan bias dan berprasangka, hasilnya akan mengarah kepada kebijakan yang tidak komprehensif atau adil,” kata Maris.

End Cigarette Smoke Thailand sebelumnya telah mengirimkan surat kepada kementerian untuk menunjuk lembaga yang lebih netral untuk mempelajari pro dan kontra rokok elektronik. “Jika tidak ada tindakan yang diambil, kami akan mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Prayut,” imbuh Maris.

(Via Chiangrai Times)