Presiden Donald Trump telah mengirimkan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) ke Kongres tentang larangan Kantor Pos AS atau U.S. Post Office (USPO) mengirimkan produk vape. Trump memiliki kewenangan untuk menggunakan veto miliknya pada ketentuan tersebut. Trump mengirim kembali RUU ke Kongres, dimana dia mengungkapkan tidak akan menandatangani proposal tersebut tanpa pembayaran individu sebesar USD 2.000 atau sekitar Rp 28 juta pada wajib pajak.

Kongres melarang semua produk Electronic Nicotine Delivery System (ENDS) yang dikirim oleh United States Postal Service (USPS) pada hari Senin. Perubahan aturan itu disamakan dengan RUU Covid-19/omnibus budget yang disahkan kemarin.

Dengan memasukkan produk ENDS dalam PACT Act, produsen dan pengecer akan dilarang mengirimkan produk vaping ke konsumen menggunakan USPS dalam 120 hari ke depan. Semua pesanan produk vaping akan diminta untuk dikembalikan lagi menggunakan layanan alternatif untuk memverifikasi penerima paket setidaknya berusia 21 tahun.

Spencer Platt / Getty Images
Ketentuan yang diperbarui adalah mendefinisikan ulang kata “rokok” di bawah Prevent All Cigarette Trafficking Act (PACT Act), yang merupakan bagian dari Undang-undang federal Jenkins, untuk menyertakan produk ENDS.

Mulai 90 hari setelah pemberlakuan, semua pengecer online juga akan diminta untuk mengajukan laporan bulanan dengan pemerintah lokal dan negara bagian. Hal ini untuk mengungkapkan identitas, alamat dan produk yang diterima untuk semua pelanggan, serta membayar pajak cukai.

Menurut situs website-nya, United Parcel Service (UPS) melarang pengiriman semua rokok dan cerutu kecil kepada konsumen, terlepas dari negara tujuan. Pengiriman produk tembakau lainnya harus dilakukan dengan menggunakan layanan “UPS Delivery Confirmation Adult Signature Required, yang memerlukan tanda tangan dari orang dewasa berusia 21 tahun atau lebih pada saat pengiriman.”

(Via Cnet)