Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan kembali ditolak. Setelah sebelumnya disuarakan oleh para petani maupun pekerja tembakau, kali ini penolakan datang dari sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Banyaknya tekanan asing dalam rencana revisi peraturan tersebut disebut jadi salah satu alasannya. 

Hal tersebut diungkapkan beberapa Kiai Nahdliyin usai Bahtsul Masail Diniyah atau forum diskusi NU di Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan.

“Pemerintah harus jujur sebelum merevisi peraturan atau undang-undang. Jangan mempertimbangkan tekanan dari pihak mana pun, tiba-tiba merevisi aturan,” kata Rais Syuriah PBNU, KH Azizi Hasbullah seperti dikutip Rabu, 8 Februari 2023.

Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Harlah Satu Abad NU. Kiai Azizi jadi salah satu tokoh yang menolak. Ia menilai rencana revisi PP 109/2012 harus mempertimbangkan situasi dan kondisi di masyarakat. Kiai Azizi menjelaskan perlakuan yang tidak adil terhadap tembakau ini perlu dibenahi terlebih dahulu daripada melakukan revisi PP 109/2012.  Sebab, para Kiai NU menilai perubahan regulasi soal tembakau pasti akan berdampak buruk pada petani dan pekerja tembakau.

Via viva.co.id