Kabar gembira bagi pemerintah daerah (pemda), sebab pemerintah pusat akan meningkatkan porsi dana bagi hasil (DBH). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah pusat mengatur DBH pajak bumi dan bangunan (PBB) naik menjadi 100%. Sementara, DBH cukai hasil tembakau (CHT) naik menjadi 3%. Kemudian, ada pula dana bagi hasil DBH sumber daya alam (SDA) kepada daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan penghasil meskipun berada di provinsi yang berbeda.

Adapun kebijakan baru itu  tertuang dalam Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Beleid ini telah diundangkan oleh DPR RI pada Rabu (8/12). Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, aturan DBH dalam UU HKPD yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah, meliputi berbagai aspek yang komprehensif. Ia menegaskan, pengalokasian DBH tidak hanya dilihat dari besaran pembagian, tapi juga aspek keadilan atas yang berhak menerima, tingkat kepastian penerimaan daerah, dan aspek kinerja.

“Oleh sebab itu, telah disepakati bahwa alokasi DBH akan dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya atau T-1,” kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, Rabu (8/12). Sri Mulyani menambahkan, melalui kebijakan-kebijakan DBH tersebut, diperkirakan alokasi DBH akan meningkat sebesar 2,74% yaitu dari Rp 108,2 triliun menjadi sebesar Rp 111,2 triliun. Angka tersebut berasal dari hasil simulasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan menggunakan data penerimaan negara tahun 2021.