Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah memberlakukan secara penuh penetapan cukai untuk hasil pengolahan tembakau (HPTL) per 1 Oktober 2018. Dengan demikian, likuid vape yang merupakan esens tembakau dikenakan tarif cukai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 dengan tarif 57 persen.

Meski demikian, bagi produsen lokal likuid vape yang berniat menjual produknya ke pasar luar negeri, pemerintah telah menyiapkan beberapa insentif guna mendorong ekspor. Insentif itu antara lain seperti pembebasan pajak impor bahan baku dan penundaan untuk pembayaran cukai selama dua bulan.

“Insentif tersebut bisa didapatkan eksportir yang memenuhi beberapa kriteria. Akan dilakukan evaluasi terhadap kepatuhan pembayaran, track record, minimal satu tahun produksi, dan beberapa syarat lagi seperti syarat administrasi laporan keuangan,” kata Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea dan Cukai Deni Surjantoro.

Rivan Awal Lingga/Antara Foto
Pemerintah menyiapkan beberapa insentif guna mendorong produsen vape lokal melakukan ekspor.

Insentif ini diberikan sebagai upaya pemerintah mendorong ekspor, khususnya dukungan baru bagi para eksportir likuid vape. Menurut catatan DJBC, saat ini terdapat sekitar 150 hingga 200 produsen likuid vape lokal. Beberapa pasar internasional yang sedang di bidik antara lain Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Dubai, Bahrain, Jerman, dan Malaysia.

“Produsen di Sidoarjo mengirimkan sekitar 3.000 sampai 4.000 kemasan ke Jepang dengan nilai sekitar Rp 300 juta. Sementara itu, produsen di Bali berencana melakukan ekspor ke AS, Dubai, Rusia dan Jerman,” kata Deni menambahkan.

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto melihat adanya prospek positif likuid vape asal Indonesia untuk menembus pasar ekspor. “Setiap negara punya ciri khas rasa, tetapi karakter liquid asal Indonesia punya daya tarik global,” ujarnya.

(Via Katadata)