Vapemagz – Pemerintah Filipina melalui Departemen Perdagangan dan Industri (DTI) memutuskan untuk menghentikan sementara penjualan, periklanan, dan distribusi produk vape secara online. 

“Ini merupakan penangguhan sementara sampai e-marketplace mampu meyakinkan kami akan kepatuhan mereka terhadap kewajiban berdasarkan Undang-Undang Republik No. 11900, atau UU tentang vape, dan undang-undang lainnya serta peraturan terkait lainnya,” ujar Sekretaris Perdagangan Filipina, Alfredo Pascual, seperti dikutip dari Tobacco Reporter, Rabu (24/7/2024).

Menurut Pascual, perintah tersebut terutama didorong oleh kebutuhan untuk mencegah penjualan produk vape kepada anak di bawah umur dan memastikan bahwa produk yang dijual secara online memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh undang-undang (UU).

Perusahaan vape dan platform penjualan online harus menyerahkan sertifikasi sumpah atas kepatuhan mereka terhadap hukum agar diizinkan melanjutkan penjualan.

Investigasi terkini oleh DTI terhadap 90.000 perusahaan yang terlibat dalam bisnis vape mengungkapkan bahwa 284 telah melanggar berbagai undang-undang, dengan menjual vape dalam jarak 100 meter dari sekolah atau dengan menggunakan rasa yang dirancang untuk menarik perhatian anak di bawah umur.

DTI telah menyita sedikitnya PHP32,76 juta ($561.454,25) produk vape sepanjang tahun ini, sebagian besar karena ditawarkan untuk dijual tanpa sertifikasi yang tepat, seperti tanda Philippine Standard dan stiker Import Commodity Clearance.

Pada bulan Juni, departemen tersebut memerintahkan sertifikasi wajib produk vape sesuai dengan Undang-Undang Vape, yang mulai berlaku pada bulan Juli 2022.

Meski mendukung DTI dalam upayanya melindungi konsumen dan mencegah kaum muda mengakses produk vape, Koalisi Pendukung Pengurangan Bahaya Tembakau Asia Pasifik (CAPHRA) mengatakan penghentian total penjualan online tidak akan menyelesaikan masalah.

Sebaliknya, organisasi tersebut menganjurkan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap hukum yang ada.

“Meskipun niat di balik penangguhan ini patut dipuji, CAPHRA percaya bahwa pendekatan yang lebih efektif adalah meningkatkan langkah-langkah penegakan hukum daripada memberlakukan larangan langsung yang secara tidak sengaja dapat mendorong konsumen kembali ke produk tembakau yang lebih berbahaya,” jelas perwakilan CAPHRA, Clarisse Virgino.