Setelah pemerintah secara resmi menegakkan aturan tarif cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) mulai 1 Oktober lalu, cairan atau likuid vape dikenakan tarif cukai sebesar 57 persen. Banyak para pedagang lokal yang mengaku belum mendapat sosialisasi terkait aturan tersebut. Padahal, sanksi tegas bakal diberikan kepada para pedagang yang masih menjual produk tanpa pita cukai.

Seperti yang terjadi di daerah Blitar, Jawa Timur. Kepala Sub Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Pratama Blitar, Lina Andrian mengaku Kantor Bea Cukai Blitar sempat ‘diserbu’ oleh para pedagang vape yang mengaku baru mengetahui adanya penegakan aturan terkait cukai likuid vapor.

“Banyak pedagang vape berbondong-bondong datang ke kantor kami, mereka minta solusi. Solusi yang kami berikan adalah likuid vape yang tidak bercukai itu diretur saja, dikembalikan ke pabrik. Nanti biar pabrik yang mengurus pita cukai itu pada vape tersebut,” ucap Lina.

Sejatinya, pengenaan tarif cukai atas likuid vape dilakukan pada 1 Juli 2018. Namun pemerintah merelaksasi penerapan tarif cukai produk tembakau alternatif itu hingga 1 Oktober 2018. Kendala terjadi lantaran stok vape milik pedagang di kurun waktu Juli hingga Oktober ternyata belum habis.

Aunur Rofiq/BlitarTIMES
Lina Andriani, Kepala Sub Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Blitar.

Menurut Lina, mengembalikan likuid vape tak bercukai merupakan satu-satunya solusi paling aman bagi para pedagang. Pasalnya, apabila likuid tak bercukai tersebut tetap dijual di pasaran, maka para pedagang bisa dijerat Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2017. Selain produk akan disita, izin untuk berdagang juga terancam bisa dicabut.

“Kita akan terus monitoring peredaran Vape di wilayah kerja kami. Dan kalaupun tetap kami jumpai Vape tanpa cukai maka pedagang akan kami jerat dengan Pasal 54. Sanksinya lumayan berat, pidana atau denda berupa 10 kali nilai cukai,” kata Lina menambahkan.

Bea Cukai Blitar juga kian gencar melakukan sosialisasi, penertiban dan monitoring likuid vape yang dipasarkan di Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Menurut data, peredaran vape terbanyak di wilayah hukum Bea Cukai Blitar ada di Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung. Sementara di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Trenggalek peredaran Vape tidak terlalu banyak.

(Via Jatimtimes)