Wakil Menteri Kesehatan Malaysia, Dr Lee Boon Chye mengatakan aturan baru yang melarang merokok di tempat umum dan restoran tidak akan diperluas ke vaping. Dia menjelaskan bahwa di bawah undang-undang saat ini, pihak berwenang hanya bisa mengambil tindakan pada produk vape yang mengandung nikotin.

“Hanya vape yang mengandung nikotin yang dianggap ilegal. Tetapi untuk vaping produk non-nikotin apakah pelanggaran atau tidak, yang dapat saya katakan adalah pada saat ini tidak ada hukum yang menentang itu,” katanya kepada wartawan di peluncuran program kesehatan di Aeon Klebang, Minggu (14/10/2018).

“Penjualan produk nikotin yang ilegal adalah pelanggaran karena nikotin berada di bawah Undang-undang Obat-obatan. Kita dapat mengambil tindakan di tempat yang menyediakan layanan vaping dengan nikotin, tetapi untuk mengambil tindakan pada produk vaping non-nikotin kita tidak memiliki hukum untuk menegakkannya,” katanya.

Saat ini, Dr Lee mengatakan pemerintah sedang mencari untuk menyusun undang-undang baru untuk mengontrol vaping. “Fokus kami sekarang adalah untuk mengatur produk tembakau dan kegiatan merokok. Ketika undang-undang itu disetujui, maka mungkin ada cara untuk mengatur kegiatan vaping juga,” katanya.

Farhan Najib/Malaymail
Wakil Menteri Kesehatan Malaysia, Dr Lee Boon Chye.

Jumat lalu, Dr Lee mengumumkan bahwa pemerintah akan melarang merokok di semua restoran termasuk di gerai terbuka di seluruh Malaysia mulai tahun depan. Dia mengatakan tindakan akan diambil di bawah Peraturan Pengaturan Produk Tembakau tahun 2004 terhadap pemilik restoran dan perokok yang melanggar keputusan itu.

Restoran-restoran yang memungkinkan pelanggan untuk merokok meskipun sudah ditetapkan larangan akan didenda hingga RM2.500, sedangkan mereka yang merokok di tempat-tempat terlarang akan menghadapi denda maksimal penjara RM10.000 atau dua tahun.

Dr Lee juga menegaskan kembali ruang merokok Parlemen akan ditutup pada bulan depan dalam upaya untuk mengubah seluruh area parlemen menjadi zona bebas asap rokok. “Kita seharusnya tidak memberikan pengecualian kepada anggota parlemen karena kita telah menyatakan bahwa semua tempat pemerintah harus bebas asap rokok,” tegasnya.

(Via Malaymail)