Ilustrasi orang menggunakan produk rokok elektrik (vape) (Sumber foto : www.instagram.com)

Vapemagz – Wakil Ketua DPR Filipina, Wes Gatchalian mendukung RUU Senat 2239 soal regulasi rokok elektrik (vape). Dia mengklaim, usulan tersebut sangat tepat lantaran dapat menghasilkan miliaran pendapatan negara dalam bentuk pajak.

Menurutnya, jika presiden Filiina, Rodrigo Duterte menandatangani RUU yang disetujui Kongres soal aturan regulasi di industri vape, maka secara langsung akan membantu negara tersebut kembali pulih dari dampak ekonomi yang keras dari pandemi dua tahun

“Dari 2019, pajak cukai yang dikumpulkan oleh pemerintah untuk produk-produk ini telah meningkat dari P12,2 miliar menjadi P15,3 miliar, mewakili pertumbuhan sekitar 25 persen,” kata Gatchalian, seperti dikutip dari Philstar.com, Senin (9/5/2022).

Namun disatu sisi, Dia menjelaskan, Departemen Kesehatan mendesak Duterte untuk memveto keputusan soal aturan usia minimal dalam penggunaan vape. Selain itu, instansi tersebut juga meminta agar produk rokok elektrik harus diatur sebagai komoditas biasa di bawah Departemen Perdagangan dan Industri (DTI).

“Pajak yang dihasilkan oleh produk-produk ini dapat membantu negara saat kami berusaha untuk pulih dari dampak ekonomi yang menghancurkan dari pandemi. Maka dari itu, Penandatanganan RUU Vape oleh Presiden akan membantu industri yang telah terkena dampak pandemi,” kata Gatchalian.

Ilustrasi pajak (sumber foto : www.pexels.com)

Dia mengklaim, RUU VNP (Vaporized Nicotine Product) menetapkan langkah-langkah kuat untuk menjauhkan produk ini dari anak di bawah umur dan non-perokok. Pasalnya lewat RUU tersebut, Iklan tidak boleh menargetkan atau secara khusus menarik bagi anak di bawah umur, dan penggunaan VNP juga dilarang di sekolah, taman bermain, perguruan tinggi dan universitas.

“RUU ini juga membatasi penjualan online dan platform e-commerce, dan melarang industri mengontrak profesional kesehatan, selebriti, influencer media sosial, untuk mempromosikan atau mendorong penggunaan produk-produk ini,” terangnya.

Maka demikian, Gatchalian meyakini, langkah tersebut akan mencegah proliferasi industri halaman belakang yang telah merampas pajak negara. Sebab lewat RUU tersebut, akan memastikan bahwa hanya produk yang sah yang diperkenalkan ke pasar dan bahwa pajak cukai yang tepat dibayarkan kepada pemerintah.

“Data DTI menunjukkan bahwa lebih dari 75 persen usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar dan tidak terdaftar dipaksa untuk sepenuhnya menghentikan operasi atau sebagian berhenti pada puncak pandemi, menerjemahkan angka-angka tersebut menjadi sekitar 3,75 juta perusahaan,” pungkasnya.