Kota Dayton, Ohio, akan tidak memberi kesempatan vaper atau perokok untuk bisa bekerja di perusahaan. Hal ini dikarenakan statistik pada produktivitas dan pengeluaran biaya medis yang membenarkan tindakan tersebut. Namun, advokat vaping khawatir peraturan tersebut bisa menyebar ke kota lainnya.

“Studi menemukan bahwa karyawan yang merokok mampu mengeluarkan dana hingga USD 6.000 per tahun (sekitar Rp. 85 juta) untuk perawatan kesehatan dan kehilangan produktivitas,” kata Kenneth Couch, direktur sumber daya manusia Dayton.

Permasalahan utama peraturan ini diusulkan, karena pemerintah kota Dayton menggangap penggunaan nikotin pada produk tak berasap seperti vaping atau smokeless tobacco memiliki risiko kesehatan yang tak jauh berbeda dengan rokok tembakau. Parahnya pemerintah kota menuduh semua pengguna nikotin sejenis, dan mengklaim vaper akan memiliki kehilangan produktivitas dan pengeluaran medis seperti halnya perokok.

Shutterstock
kebijakan ini secara tidak proporsional dan tidak adil mempengaruhi kelompok yang sudah dibebani oleh tingkat pengangguran yang tinggi, prospek pekerjaan yang buruk, dan ketidakamanan pekerjaan.

Lebih dari 36 persen orang Amerika yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah perokok, dibandingkan dengan 22,5 persen dari mereka yang berpenghasilan di atas tingkat itu. Kebijakan tersebut menentang mempekerjakan perokok menyebabkan kesenjangan bagi banyak orang yang menganggur, di antaranya tingkat merokok tersebut hampir 45 persen (dibandingkan dengan 28 persen di antara orang Amerika yang memiliki pekerjaan penuh waktu).

Kota lain, dan beberapa perusahaan privat, mempunyai kebijakan selama beberapa dekade untuk tidak mempekerjakan orang yang memang merokok. Kenyataannya, praktik semacam itu sudah menimbulkan kontroversi mulai tahun 80-90an, dimana banyak perusahaan yang justru melarang udang-undang semacam itu merugikan para perokok yang ingin bekerja. Saat ini, 29 negara bagian mempunyai peraturan semacam itu, namun Ohio bukanlah salah satunya.

(Via Vaping360)