Rencana pemerintah menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2022 akan memunculkan gelombang permasalahan baru. Keberlangsungan tenaga kerja di Industri Hasil Tembakau (IHT) menjadi terancam apabila cukai rokok benar-benar dinaikkan tahun depan.

Ketua Bidang Media Center Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Hananto Wibisono mengusulkan, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan. “Kalau kita melihat dan mencoba memotret masyarakat khususnya petani tembakau, IHT dan konsumen sangat terdampak pandemi. Bagaimana kalau ditambah dengan kenaikan cukai? Akan banyak pengurangan tenaga kerja dan pengangguran baru,” terang Hananto melalui keterangan tertulisnya.

Hananto mengatakan, rencana kenaikan cukai pada 2022 akan memukul IHT, khususnya segmen sigaret kretek tangan (SKT). Ini merupakan segmen di IHT yang padat karya dan banyak memperkerjakan tenaga kerja perempuan dengan tingkat pendidikan dasar.

Kenaikan cukai akan mengerek harga rokok yang berakibat turunnya jumlah permintaan. Pabrikan pun akan mengurangi produktivitas yang berimbas pada pengurangan tenaga kerja yang terlibat di IHT, khususnya segmen SKT.

Tak hanya itu, penurunan produktivitas juga menyebabkan permintaan pasokan tembakau dan cengkih berkurang. Hal ini berpotensi menurunkan kesejahteraan petani tembakau dan cengkih.

“Jadi, dampaknya dari hulu sampai hilir. Yang sangat terancam di tingkatan buruh, pengurangan tenaga kerja bisa terjadi. Pemerintah seharusnya berkaca pada kenaikan cukai pada 2020 lalu yang mana dampak pada elemen-elemen baik buruh dan petani sangat jelas terlihat,” ungkap dia.

Sementara itu, Dosen Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta AB Widyanta menambahkan, rencana kenaikan cukai terjadi lantaran pemerintah tidak pernah mendengarkan keluhan masyarakatnya. Pemerintah dinilai mengabaikan dampak ekonomi dan sosial yang akan dirasakan buruh hingga petani tembakau dan cengkih apabila cukai dikerek naik.

“Padahal IHT ini cukup besar kontribusinya bagi penghasilan negara. Namun, justru IHT ini yang terus disembelih oleh pemerintah untuk menutupi kekurangan pendapatan negara, namun membentuk pengangguran baru,” tegas AB Widyanta.

(Via jawapos.com)