Kementerian Tenaga Kerja meminta agar pembahasan aturan cukai tembakau dan roadmap pengendalian tembakau turut melibat berbagai kementerian. Hal ini demi menciptakan keseimbangan di industri hasil tembakau seperti rokok.

Kasubdit Hubungan Kerja, Direktorat Persyaratan Kerja Kementerian Tenaga Kerja, Sumondang menyatakan perlu kehati-hatian dalam menetapkan besaran tarif cukai. Hal ini mengingat dampaknya yang bersifat multiplier effect, salah satunya terhadap bidang ketenagakerjaan.

Perlu diketahui kebijakan kenaikan cukai rokok berada di bawah naungan Bea Cukai, Kementerian Keuangan. Adapun maksud dari kebijakan cukai bertujuan untuk mengontrol konsumsi produk tembakau di Indonesia.

Shutterstock/Gatra
Industri hasil tembakau di Indonesia.

Sumondang mengungkapkan bahwa kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) bersamaan dengan masa pandemi membuat ketakutan pada pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat.

“Kami juga rekomendasikan agar ada roadmap yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga, untuk mengatur titik keseimbangan industri rokok,” ungkap Sumondang dikutip dari siaran pers.

Kemnaker juga terus mengupayakan pembinaan dan pengawasan norma-norma perlindungan kerja dan kesejahteraan bagi petani dan pekerja industri tembakau. Khususnya yang terkait dengan hubungan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.

(Via Bisnis.com)