Inggris Berencana Terapkan Pajak Baru pada Rokok Elektrik Mulai Oktober 2026

By Ardha Franstiya | News | Kamis, 7 Maret 2024

Vapemagz – Inggris berencana mengenakan pajak tambahan terhadap produk rokok elektrik alias vape mulai Oktober 2026 sebagai upaya menghindari epidemi vaping pada anak-anak hingga mencegah orang non-perokok untuk menggunakannya.

Melansir Reuters, Kamis (7/3/2024), Menteri Keuangan (Menkeu) Inggris Jeremy Hunt mengatakan pemerintah akan menaikan pajak tembakau, sekaligus untuk mempertahankan insentif finansial bagi mereka pengguna vape.

“(Kenaikan pajak) Mencegah orang yang bukan perokok menggunakan vaping,” ujar Hunt dalam rapat anggaran di parlemen pada Rabu (6/3/2024), seraya menambahkan bahwa pemerintah akan berkonsultasi mengenai rancangannya.

Menurut laporan Daily Mail, rencana penerapan pajak tersebut membuat harga liquid vape mengalami kenaikan tertinggi mencapai £3 atau Rp59.843.

Adapun rinciannya, yakni liquid vape non-nikotin akan dikenakan pajak £1 (Rp19.953) per 10ml. Sedangkan cairan liquid dengan kandungan nikotin kurang dari satu batang rokok atau sekitar 11mg akan dikenakan tarif £2 (Rp39.906) per 10ml. Selanjutnya, liquid mengandung nikotin lebih dari sebatang rokok akan dikenakan pajak sebesar £3 (Rp59.843).

Perusahaan raksasa produk tembakau British American Tobacco (BAT) mendukung penerapan pajak pada cairan liquid vape nikotin, meski menilai akan sulit untuk diterapkan.

“Kami mendorong pemerintah untuk menerapkan pajak vape lebih cepat dari Oktober 2026 untuk mengatasi pasar gelap yang sudah produktif,” tanggap juru bicara BAT UK.

Sementara, Presiden Epidemiologi & Kesehatan Masyarakat di Royal Society of Medicine, Maggie Rae menilai bahwa penerapan pajak vape harus dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan tidak mengganggu upaya perokok agar dapat berhenti dari kebiasaannya.

Adapun, Christopher Snowdon selaku kritikus dari Institute of Economics Affairs menilai penerapan pajak tambahan pada vape seperti “perampasan uang tunai yang sangat sinis”.

“Vapers melakukan apa yang diinginkan pemerintah dan berhenti merokok. Mereka sekarang dihukum karenanya. Ini buta huruf secara ilmiah dan ekonomi. Dikombinasikan dengan larangan vape sekali pakai, tampaknya pemerintah berniat untuk melarang orang merokok,” ujar Snowdon.

“Pajak tidak hanya akan menutup kesenjangan harga antara vape dan rokok, namun juga akan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa risiko kesehatannya serupa. Karena sebagian besar masyarakat di Inggris sudah salah percaya bahwa vaping setidaknya sama berbahayanya dengan merokok, keserakahan pemerintah yang ceroboh akan memakan banyak korban jiwa. Sebagai mantan menteri kesehatan, Tuan Hunt seharusnya merasa malu,” lanjut Snowdon.

Di sisi lain, Direktur Penelitian The Adam Smith Institute, Maxwell Marlow mendesak Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pada vape tersebut.

“Sangat memprihatinkan bahwa pemerintah berencana untuk menghukum mantan perokok dengan usulan pajak vaping yang bersifat jangka pendek,” jelas Marlow.

“Pajak ini akan menghambat kemajuan dalam mencapai target Bebas Rokok pada tahun 2030, dengan mendorong perokok menjauh dari bentuk-bentuk berhenti merokok yang lebih diatur, dan berpotensi menuju pasar gelap vape yang beracun dan tidak dikenakan pajak,” tambahnya menjelaskan.

Comments

Comments are closed.