Vapemagz –  Rencana pemerintah Filipina melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setempat dalam melarang vape sekali pakai atau disposable pod mendapat beberapa dukungan, termasuk dari para industri tembakau.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Filipina Ralph Gonzales Recto berencana melarang total penjualan vape sekali pakai lantaran sebagai besar produk tersebut ilegal alias tidak terdaftar di Departemen Perdagangan dan Perindustrian (DTI).

Wali Kota Candon Eric Singon pun menyambut baik larangan vape sekali pakai. Beberapa negara seperti Australia, Inggris, Irlandia, Belgia, Singapura, Thailand, dan Taiwan telah memberlakukan larangan terhadap produk vape sekali pakai.

“Jika itu trennya, mungkin ada alasan bagus untuk melarangnya. Jika ini merupakan masalah kesehatan bagi penggunanya, terutama anak di bawah umur, maka saya terbuka untuk itu,” ujar Singson kepada The STAR, mengutip Philstar Global, Jumat (19/4/2024).

“Kalau memang berbahaya bagi kesehatan seseorang, saya tidak apa-apa, kita akan ikuti peraturannya, seperti UU Peraturan Tembakau,” tambahnya menjelaskan.

Sementara, salah satu anggota parlemen Luis “Chavit” Singson mengungkapkan bahwa rencana pelarangan vape sekali pakai masih dalam proses pembahasan.

“Saya kira (pemerintah pusat) harus mempelajarinya dulu. Dan mereka harus mengeluarkan undang-undang karena ini baru,” ucap Luis Chavit.

Penjualan vape sekali pakai di Filipina berkembang pesat karena memiliki harga murah di toko online, yakni seharga P120 (Rp33.743) sampai P430 (Rp120.913) per produk.

Di satu sisi, Pemerintah Filipina telah mengatur biaya cukai produk vape senilai P52 atau Rp14.622 per mililiter untuk liquid jenis saltnic. Sedangkan, liquid vape freebase memiliki tarif cukai sebesar P60 atau Rp16.871 per 10 mililiter.