JUUL Labs Filipina telah meminta bantuan Departemen Keuangan (DOF) setelah tertundanya proses impor pod JUUL ke negara tersebut. Hal ini disebabkan Biro Pabean (BOC) telah menghambat masuknya pod JUUL usai larangan verbal Presiden Rodrigo Duterte terhadap peredaran rokok elektrik.
Pada Desember lalu, Presiden Duterte memang menyatakan ketidaksukaannya terhadap penggunaan rokok elektrik di negaranya. Dirinya bahkan memerintahkan aparat untuk menindak penggunaan vape di tempat umum. Meski demikian, hingga saat ini belum ada Undang-Undang yang dengan jelas mengatur pelarangan rokok elektrik di FIlipina.
Malahan pada Januari lalu Presiden Duterte menandatangani Undang-Undang Republik (RA) No. 11467 terkait sin tax atau “pajak dosa” yang menetapkan cukai terhadap produk nikotin seperti vape. Menurut undang-undang, likuid vape dan nikotin cair harus membayar P(Peso)37 per mililiter (sekitar RP10.000) sejak 1 Januari 2020.
Pengenaan cukai itu bertambah tiap tahunnya dimana pada tahun 2021 besarnya cukai sebesar P42 per mililiter, P47 pada 2022, P52 pada 2023 dan kenaikan 5 persen setiap tahun mulai 2024. Sebelum RA 11467, likuid rokok elektronik cair dikenakan pajak P10 per 10 mililiter.
Dalam sebuah surat kepada Menteri Keuangan Filipina Carlos G. Dominguez III, Direktur Senior JUUL Filipina untuk urusan Pemerintahan Mario Zinampan mengatakan perusahaan mendukung undang-undang baru yang semakin meningkatkan pajak tembakau dan vape.
JUUL sendiri menegaskan komitmen untuk tidak lagi menjual produk vapingnya kepada mereka yang berusia di bawah 21 tahun, serta menghentikan penjualan pod rasa seperti yang diatur pada RA 11467. Penetapan RA 11467 ini pun dianggap sebagai legitimasi dari keberadaan produk vape di Filipina.
JUUL meminta pertemuan dengan Menteri Keuangan Carlos G. Dominguez III untuk mengklarifikasi masalah ini. Menurut perwakilan perusahaan, tertundanya impor pod JUUL telah mengakibatkan kekurangan ketersediaan produk JUUL secara nasional.
(Via Business Inquirer)
Comments