Larangan kontroversial pada penjualan semua produk vaping di Massachusetts diputuskan tetap berlaku untuk saat ini. Hakim yang memutuskan keputusan pada Senin (21/10/2019), mengatakan larangan tersebut berpotensi melanggar hukum tetapi menghentikan larangan juga bertentangan dengan kepentingan umum.

Keputusan itu sekaligus menolak gugatan dari pihak penggugat, yakni industri vaping. Hal ini dianggap sebagai kemenangan parsial untuk Gubernur Massachusetts, Charlie Baker, yang memberlakukan larangan tersebut dengan alasan memerangi wabah nasional penyakit paru terkait vaping.

Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi Suffolk, Douglas Wilkins mempertanyakan legalitas komponen perintah eksekutif Baker dan mengatakan larangan empat bulan yang dikeluarkan 24 September hanya dapat tetap berlaku jika pemerintah memperbaiki larangan tersebut.

Jessica Rinaldi/The Boston Globe via Getty Images
Hakim Douglas H. Wilkins.

“Sementara beberapa gugatan telah dikabulkan, keseimbangan antara kerugian yang membebani pihak terdakwa (negara bagian) dalam beberapa hal, dan penghentian langsung terhadap larangan akan bertentangan dengan kepentingan umum. Karena itu pengadilan memberi terdakwa kesempatan untuk memperbaiki larangan tersebut,” tulis Wilkins.

Wilkins mengatakan perintah larangan produk nikotin harus diajukan kembali sebagai peraturan darurat. Dia mencatat negara bagian belum membahas apakah “darurat” yang dimaksud untuk pengguna dewasa atau darurat epidemi penggunaan di antara kaum muda.

Hakim memberi tenggat waktu hingga 28 Oktober bagi pemerintah negara bagian untuk menulis ulang larangan. Hakim juga memerintahkan negara bagian agar mengadakan dengar pendapat publik, sebagaimana diharuskan oleh hukum negara. Dengan demikian, toko vape dan pelaku industri yang terkena dampak dapat mengutarakan keluhannya dan memberikan saran agar bisnis tetap berlangsung.

Keputusan hakim muncul setelah pengadilan di Michigan dan Oregon membatalkan larangan atas penjualan produk rasa di negara-negara bagian tersebut.

(Via USA Today)