Menteri Keuangan Filipina Carlos G. Dominguez III telah membatalkan rencana Pemerintah Filipina menaikkan tarif pajak dan menambah jenis pajak baru pada 2021. Dominguez menegaskan pandemi COVID-19 telah menyebabkan rencana menaikkan tarif pajak maupun menambah jenis pajak baru tidak bisa dilakukan.

Padahal, pemerintah telah merencanakan penambahan jenis pajak dan menaikkan tarif pajak untuk mendanai berbagai program pemerintah. Dominguez mengatakan pemerintah pada mulanya merencanakan ada kenaikan tarif “pajak dosa” (sin tax) atau cukai, misalnya pada produk tembakau seperti rokok dan rokok elektrik.

“Tidak ada upaya yang dilakukan untuk melakukan penambahan pajak,” katanya di Manila, seperti dikutip Senin (27/7/2020). Rencana kenaikan tarif cukai tembakau tersebut sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang Republik Nomor 11346 Tahun 2019.

Di bawah UU tentang Pajak Tembakau 2019 itu, tarif cukai rokok direncanakan meningkat secara bertahap mulai 2021. Cukai rokok saat ini P45 per bungkus, dan dijadwalkan meningkat menjadi P50 per bungkus pada 2021.

ALFRED FRIAS/PRESIDENTIAL PHOTO
Menteri Keuangan Filipina Carlos G. Dominguez III.

Tarif cukai akan terus meningkat dengan tambahan P5 pada 2022 hingga mencapai P60 pada Januari 2023. Sedangkan mulai 2024, tarif cukai rokok akan dinaikkan sebesar 5 persen setiap tahun. UU No. 11346 juga mencakup ketentuan cukai rokok elektronik, yang terkena cukai dengan tarif P10 per milimeter untuk cairan dengan konsentrasi nikotin tinggi.

Sebelum ada UU Pajak Tembakau 2019, menurut Dominguez tarif cukai rokok pertama kali dinaikkan melalui Undang-undang Reformasi Pajak untuk Akselerasi dan Inklusivitas. “Kami benar-benar ingin membersihkan industri rokok dengan menaikkan tarif cukai tembakau dua kali. Ini tidak pernah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya,” ujarnya.

Wacana menambah jenis pajak baru juga dilontarkan setelah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte meluncurkan paket stimulus di tengah pandemi virus korona. Pemerintah berencana memperkenalkan beberapa pajak baru pada 2021 untuk menambal sebagian biaya stimulus pemulihan ekonomi pasca-pandemi coronavirus tahun ini.

(Via Manila Bulletin)