Negara Filipina kabarnya kini tengah berseteru dengan salah satu miliader dunia, yakni Mike Bloomberg. Pasalnya, Komite Dewan Perwakilan Rakyat Filipina untuk Pemerintahan yang Baik dan Akuntabilitas Publik telah melaporkan kepada kongres sebuah laporan investigasi terkait dengan kucuran dana hibah Bloomberg Philanthropies, salah satu sayap filantropi perusahaan milik Mike Bloomberg, terhadap Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Dikutip dari 247news.com.pk tujuan dari investigasi itu untuk memastikan tidak adanya intervensi asing dalam pembuatan kebijakan internal negara. Hasil laporannya menguraikan bagaimana Bloomberg Philanthropies dan BPOM Filipina bekerja sama menekan industri tembakau yang legal di negara tersebut melalui regulasi. Dapat diartikan, keduanya diduga bekerja sama untuk membatasi atau melarang penggunaan produk tembakau baru.

“Kami akan mencatat kemungkinan pelanggaran ini karena, seperti yang ditunjukkan dengan benar, klarifikasi dan harmonisasi akan membantu BPOM dan lembaga lainnya untuk menghindari kesalahpahaman semacam ini,” kata anggota kongres, Jericho Nograles, seperti dikutip dari manilastandard.net, Selasa (14/9/2021).

Atas aksi itu, keduanya dinilai telah melanggar hukum Filipina, antara lain Undang-Undang Anti-Korupsi dan Praktik Korupsi Tahun 1960, Kode Etik dan Standar Etka untuk Pejabat dan Karyawan Publik, Undang-Undang Peraturan Tembakau Tahun 2003, Undang-Undang Lobi Tahun 1957 dan Undang-Undang Agen Asing.

Sementara itu, yang menjadi poin utama dari laporan investigasi tersebut antara lain, Komite memutuskan bahwa sikap BPOM bermitra dengan Bloomberg sangat dipertanyakan karena kebijakan untuk melarang atau membatasi penggunaan tembakau dan produk tembakau baru.

Mike Bloomberg saat berbicara soal tembakau di hadapan publik. (Foto: Reuters)

BPOM juga dinilai gagal menjelaskan secara rinci aliran dana dari Bloomberg. Selain itu, komite juga merekomendasikan Kongres Filipina untuk mengesahkan undang-undang yang melarang kucuran dana asing dalam ‘konspirasi donasi’ untuk suatu kebijakan.

“Bloomberg Philanthropies melanggar hukum Filipina dengan tidak memperoleh izin pendaftaran yang diperlukan untuk melobi pemerintah sebagai agen asing. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing,” demikian isi laporan tersebut.

Tak hanya itu, laporan tersebut juga memperingatkan kepada BPOM dan Kementerian Kesehatan untuk mengungkapkan semua sumbangan asing dengan tanda terima terperinci. Dengan begitu, BPOM dan Kementerian Kesehatan tidak dapat menerima dana hibah dari kelompok anti-tembakau atau kelompok manapun, sebagai imbalan untuk menerapkan kebijakan yang telah ditentukan.

“Sangat jelas bahwa sumbangan itu dilakukan untuk mempengaruhi BPOM, itu sama saja dengan penyuapan. Kami tidak bisa menjadi boneka institusi yang bahkan bukan orang Filipina. Ini bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang yang kita miliki, ini adalah pelanggaran terhadap Konstitusi kita,” kata anggota kongres, Sharon Garin.

Pada Maret lalu, Direktur Jenderal BPOM Filipina, Rolando Enrique Domingo, mengakui kepada dewan lembaganya menerima uang dari International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union), yang mengelola dana hibah milik Bloomberg Philanhtropies, sebesar 150.430 dolar AS. BPOM mendapatkan arahan dari Bloomberg untuk menyusun kebijakan pengendalian tembakau dan vaping.

“Kami bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan organisasi non-pemerintah seperti The Union yang adalah bagian dari program hibah Inisiatif Bloomberg, ” kata Domingo.

(Via 247news.com.pk, manilastandard.net, suara.com)