Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mendapatkan pundi-pundi pendapatan baru setelah dimasukannya cukai untuk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Kategori terakhir ini juga memasukkan likuid vapor ke dalam barang kena cukai.

Sejak diperkenalkan pada Juli lalu dan diberlakukan pada Oktober, data dari DJBC mencatat telah mengumpulkan Rp154 miliar dari cukai likuid vape. Direktur Teknik dan Fasilitas Cukai, Nirwala Dwi Haryanto mengatakan, angka tersebut merupakan realisasi penerimaan cukai vape selama dua bulan, yakni Oktober dan November 2018.

“Melihat angka ini dan adanya potensi, Kementerian Keuangan dalam hal ini mengatur industri vape agar penegakkan hukumnya jelas, daripada tidak ada yang mengatur,” kata Nirwala. Menurutnya, industri vape di Indonesia mulai tumbuh dan menunjukkan potensi. Berdasarkan catatan DJBC, jumlah tenaga kerja di industri tersebut mencapai 3.000 orang.

RRI.cp.id
Direktur Teknik dan Fasilitas Cukai, Nirwala Dwi Haryanto.

Penerapan cukai vape diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Penerapan cukai dilakukan untuk vape yang diproduksi setelah 1 Juli 2018. Tarif cukai yang dikenakan sebesar 57 persen. DJBC menargetkan cukai dari vape hingga akhir Desember tahun ini bisa mencapai Rp200 miliar.

Sebelumnya, pemerintah telah menegaskan bahwa tarif cukai untuk vape di tahun 2019 tidak akan mengalami kenaikkan. Meski demikian, harga jual eceran minimum untuk vape dinaikkan, mulai dari berbentuk cair hingga batang.

Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.010/2018 diatur ketentuan harga jual eceran (HJE) per kemasan eceran harus dibulatkan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00. HJE minimum ekstrak dan esens tembakau yang berupa batang seharga Rp 1.350 per batang, cartridge Rp 30.000 per catridge, kapsul Rp 1.350 per kapsul, dan cair Rp 666 per mililiter.

(Via Okezone)