Vapemagz – Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektrik Indonesia (APPNINDO) yang beranggotakan seluruh asosiasi vape Indonesia, seperti Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Aliansi Vapers Indonesia (AVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), dan Asosiasi Vaporiser Bali (AVB), menyambangi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) di Jakarta pada Kamis, 21 Desember 2023 untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana pengenaan pajak rokok elektrik tahun 2024.

Kedatangan APPNINDO ke DJPK Kemenkeu bermaksud untuk menyampaikan protes terhadap kenaikan pajak rokok elektrik yang rencananya dikenakan mulai 1 Januari 2024.

Ketua Pokja Advokasi & Regulatory APPNINDO, Ana Pilawa mengatakan bahwa selama ini pihaknya sebagai pelaku industri vape di Indonesia tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan rencana pengenaan pajak untuk rokok elektrik tahun depan.

“Kami mengapresiasi sambutan tim sekretariat DJPK Kemenkeu kemarin dan berharap pemerintah dapat memfasilitasi harapan pelaku industri serta mempertimbangkan hasil diskusi kemarin, di mana penerapan pajak rokok untuk rokok elektrik ditunda dan dilakukan pada 2026,” ujar Ana dalam keterangannya yang diterima, Selasa (26/12/2023).

Menurut Ana, kenaikan pajak rokok elektrik 2024 sangat membebani pelaku industri, terlebih pada tahun mendatang secara bersamaan terdapat adanya kenaikan cukai.

“Jika pajak sebesar 10 persen dari cukai berlaku, maka itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi kami yang sebagian besar adalah UMKM,” jelasnya.

Seperti diketahui, rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik dengan besaran 10 persen dari tarif cukai yang berlaku, ditambah kenaikan tarif cukai untuk rokok elektrik sebesar 15 persen, maka rokok elektrik akan mendapat kenaikan beban pajak sebesar lebih dari 25 persen di tahun 2024.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita mengungkapkan hasil pertemuan dengan Kemenkeu.

Garindra menjelaskan, pihaknya bersama seluruh asosiasi telah menyampaikan usulan dan rekomendasi mengenai penundaan implementasi pajak rokok elektrik 2024.

“Perwakilan Kementerian Keuangan yakni Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Bonatua Mangaraja Sinaga tadi sudah menyampaikan akan mencari jalan tengah untuk implementasi pajak rokok tahun 2026,” terang Garindra.