Beban Produsen Kecil Meningkat Karena Kesulitan Mengirim Produk Vape

By Bayu Nugroho | News | Minggu, 7 Februari 2021

Prospek perusahaan vape kecil dan pengecer online tampak suram setelah diberlakukannya aturan baru yang melarang pengiriman produk vape melalui United States Postal Service (USPS). Pada akhir Desember, Kongres membatalkan veto dari mantan Presiden Trump dan memilih menjadi bantuan hukum Covid-19 senilai USD 2,3 triliun (Rp 32,2 kuadriliun).

USPS dilarang mengirimkan rokok dan produk tembakau alternatif di bawah PACT Act. Undang-undang yang disahkan pada bulan Desember ini memperluas definisi undang-undang tentang “rokok” untuk menyertakan Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS).

Perusahaan tembakau dan vape dapat menggunakan layanan swasta untuk mengirimkan produk mereka ke konsumen, tetapi PACT Act mewajibkan mereka untuk mendaftar produk tersebut ke administrator pajak tembakau di negara bagian tempat pengiriman dilakukan.

Transport Topics
Layanan pengiriman AS seperti Federal Express dan United Parcel Service, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan semua pengiriman produk vape.

Pengiriman dari penjual selanjutnya diharuskan untuk memverifikasi usia dan identitas pelanggan saat pembelian. Lalu diharuskan menyimpan catatan penjualan pengiriman untuk jangka waktu empat tahun setelah tanggal penjualan, yang menjadikan beban administratif yang besar.

Larangan pengiriman produk ENDS dijadwalkan mulai berlaku setelah USPS mengumumkan peraturan yang mengklarifikasi larangan yang harus dilakukan dalam 120 hari sejak pemberlakuan yakni, 27 April 2021.

(Via The Continuum of Risk)

Comments

Comments are closed.