Direktorat Jenderal Bea Cukai Denpasar melaksanakan sosialisasi tentang pengenaan cukai produk hasil pengolahan tembakau lainnya, Rabu (26/09/2018). Lebih dari seratus vapers dan pelaku industi vapor mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam penjelasannya, Bea Cukai Denpasar membahas pengenaan pita cukai pada produk vape, serta mekanisme pengawasan dan tindakan bila pelanggaran dilakukan. Sekadar informasi, cukai vape sejatinya sudah diberlakukan sejak Juli lalu. Pemerintah memberikan tenggang waktu atau relaksasi waktu untuk penerapannya secara nasional hingga 1 Oktober 2018.

“Bila ditemukan masih ada produk Vape yang dijual tanpa pita cukai yang asli maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB, NTT Syarif Hidayat.

Nyoman Budhiana/ANTARA FOTO
Sosialisasi pengenaan cukai produk hasil pengolahan tembakau lainnya, Rabu (26/09/2018).

Pasar vape di Indonesia khususnya Bali semakin berkembang. Meski baru ditetapkan pada Juli lalu dan penerapannya masih diberi kelonggaran, penerimaan cukai vape secara nasional mencapai sekitar Rp 31 miliar, dimana Bali menyumbang sekitar Rp 11 miliar.

“Bali memiliki potensi yang sangat besar, trend pasarnya terus meningkat. Itulah sebabnya, bea cukai akan mengejar para penjual dan distributor vape di Bali untuk tidak atau jangan sampai menjual vape palsu,” tambah Syarif.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Vaperesta Bali, I Gede Agus Mahartika menyatakan pelaku industri vapor di Bali akan kooperatif dengan aturan yang berlaku. Dengan keputusan pemerintah yang menerapkan cukai pada cairan produk tembakau elektrik tersebut, maka kini vape dinyatakan legal di Indonesia.

“Kami kini tidak khawatir untuk terus berkarya, seperti menjual bahan dan sebagainya karena vape sudah dinyatakan legal. Jadi tidak ada lagi ketar ketir akan ada operasi dan sebagainya karena ini memang sudah didukung langsung oleh pemerintah,” ujarnya.

(Via Antara)