Bahas Regulasi Vaping, Anggota Parlemen Eropa Gelar Debat Terbuka

By Vapemagz | News | Rabu, 10 Oktober 2018

Kehadiran rokok elektronik atau vape memang terus memicu pro dan kontra. Di satu sisi, banyak penelitian yang membuktikan bahwa produk ini lebih aman ketimbang rokok konvensional, serta dapat bermanfaat untuk membantu perokok berhenti merokok. Di lain sisi, banyak pihak menilai kepopuleran rokok elektrik justru menyasar remaja untuk menuju kecanduan jenis baru. Selain itu, belum ada regulasi yang jelas untuk mengatur produk tersebut.

Hal ini yang akan menjadi bahan debat terbuka para anggota parlemen Uni Eropa, 6 November mendatang. Kegiatan yang dilakukan di European Parliament Members’ Salon, Brussel, Belgia ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang tuntutan perokok dan vapers, dan peran apa yang seharusnya dimainkan oleh regulator untuk memungkinkan inovasi di satu sisi dengan tetap memastikan kualitas dan keamanan produk bagi konsumen Eropa di sisi lain.

Patric Hertzog/AFP/Getty Images
Anggota parlemen Uni Eropa akan gelar debat terbuka bahas regulasi vaping.

Perdebatan, yang diselenggarakan oleh Parliament Magazine dan dibawakan oleh David Campbell Bannerman MEP (Anggota Parlemen Inggris, ECR) akan membahas produk tembakau baru dan rokok elektrik sebagai alternatif pengganti rokok konvensional. Peningkatan popularitas rokok elektrik telah menjadi perdebatan politik seputar regulasi.

Beberapa negara menyambut produk dengan baik, beberapa negara langsung melarang produk ini. Termasuk di Uni Eropa, sikap terhadap vaping bervariasi dari negara anggota ke negara anggota. Debat publik selama ini berpusat di sekitar manfaat potensial produk yang terbukti bagi konsumen dan risiko kesehatan bagi masyarakat. Produk yang memiliki banyak potensi pengurangan risiko tentu amat sayang apabila diletakan dalam isolasi.

Untuk masyarakat dan kesehatan masyarakat, khususnya untuk memanfaatkan potensi penuh dari produk baru ini, publik diharapkan dapat melihat spektrum manfaatnya yang luas. Diskusi panel yang diikuti para pakar ahli ini diharapkan menjadi pertimbangan para pembuatan kebijakan.

(Via Parliament Magazine)

Comments

Comments are closed.