Association of Vapers India (AVI India) menyebut larangan rokok elektrik yang telah diterapkan di India selama setahun terakhir sebagai pelanggaran demokrasi. Mereka telah mengadakan protes secara virtual di Hyderabad, Delhi, Bengaluru dan Kolkata baru-baru ini.

“Pemerintah harus ingat bahwa dalam demokrasi, rakyat harus diutamakan. Dengan pemikiran intelektual dan ilmiah yang dimiliki India, sungguh mengecewakan ketika larangan rokok elektrik diberlakukan,” kata Jagannath Saranagapani, Direktur AVI Hyderabad.

“Dengan menghapus akses alternatif produk pengurangan dampak buruk tembakau, pemerintah juga tidak melakukan apa pun untuk mengembangkan produk nikotin alternatif lainnya yang terjangkau dan dapat membantu perokok berhenti. Yang lebih munafik adalah mereka juga melarang penelitian rokok elektrik. Ini menunjukkan bahwa tindakan tergesa-gesa dan drastis yang diambil pemerintah hanya untuk melindungi industri rokok,” tambahnya. Unjuk rasa yang dikoordinasikan secara virtual juga diikuti oleh mantan perokok, vapers dan anggota keluarga mereka, bersama dengan ahli kesehatan, hukum dan advokasi global. Para pengunjuk rasa menyerukan dampak larangan terhadap kehidupan mereka dan mendesak pemerintah untuk mengadakan dialog dengan semua pemangku kepentingan termasuk konsumen, untuk memungkinkan penelitian tentang produk vaping untuk memahami potensinya sebagai produk pengurangan dampak buruk (harm reduction).

Menyoroti 10 alasan utama mengapa larangan vape gagal di India, badan konsumen tersebut menulis surat kepada Anggota Parlemen India yang mendesak intervensi terhadap kebijakan larangan tersebut. Mereka menyoroti banyaknya vapers yang terpaksa kembali merokok akibat larangan rokok elektrik di India. Larangan itu juga menumbuhkan pasar gelap produk rokok elektrik ilegal.

“Jika larangan itu bertujuan melindungi kaum muda dari rokok elektrik, faktanya produk ilegal masih tersedia di pasar gelap. Hal ini justru menempatkan pengguna pada risiko yang lebih besar,” kata Direktur AVI India, Samrat Chowdhery.

“Tidak ada pengawasan dan keseimbangan untuk mencegah akses produk oleh remaja. Untuk itu diperlukan regulasi yang masuk akal, bukan larangan.”

(Via The New Indian Express)