Asosiasi Perdagangan Vaping Selandia Baru (Vaping Trade Association of New Zealand atau VTANZ) telah menulis surat kepada Wakil Menteri Kesehatan, Menteri untuk Usaha Kecil dan Ketua Komite Pemilihan Kesehatan untuk meminta pembahasan regulasi vaping ditunda. Rencananya Amandemen RUU Lingkungan Bebas Asap dan Regulasi Produk (Vaping) akan melakukan dengar pendapat di Parlemen pada awal April ini.
Sebelumnya pemerintah bermaksud mempercepat rancangan undang-undang untuk meloloskannya sebelum pemilihan. Hal ini dinilai turut memberikan tekanan pada bisnis vape seiring keadaan negara saat ini yang sedang berurusan dengan pandemi virus korona (coronavirus atau COVID-19).
“Kami telah meminta tenggat waktu 1 April diperpanjang untuk beberapa waktu. Namun dengan kondisi negara saat ini Parlemen tidak bisa melakukan tugasnya seperti biasa. Kami masih mencari informasi tentang bagaimana undang-undang tersebut akan ditangani,” kata juru bicara VTANZ Jonathan Devery.
Terkait dengan kondisi negara yang kemungkinan dalam waktu dekat ini akan melakukan lockdown demi mencegah penularan virus korona, VTANZ juga telah meminta pemerintah agar toko vape spesialis dianggap sebagai bisnis penting dan dibiarkan tetap beroperasi dengan alasan kesehatan masyarakat dan untuk menghentikan orang kembali merokok.
“Seperti yang ditekankan oleh para dokter, ilmuwan, dan peneliti di seluruh dunia, vaping nikotin adalah alat yang penting bagi banyak orang terutama pada saat kecemasan dan stres bertambah. Penting juga bagi orang dengan kondisi paru yang sudah ada sebelumnya dengan kelemahan sistem pernapasan supaya tidak kembali merokok pada saat ini,” ucap Devery.
“Dengan alkohol dan tembakau yang secara universal dipandang sebagai produk esensial ketersediaan produk vaping yang jauh lebih aman lebih penting daripada sebelumnya. Akan sangat mengerikan jika tingkat merokok kita kembali naik mengingat mereka berada pada tingkat rekor terendah saat ini,” tambahnya.
(Via Voxy)
Comments