Ketua Asosiasi Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto mengatakan industri vape yang tergolong sebagai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) masih tergolong baru dan membutuhkan waktu untuk tertib dalam mematuhi peraturan cukai.

“Sebagai industri baru, kami berharap industri ini bisa diberi ruang untuk dapat tumbuh terlebih dulu sehingga potensinya seperti penyerapan lapangan pekerjaan dan penerimaan negara dapat maksimal,” katanya.

“Dengan komitmen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri ini melalui penetapan peraturan yang jelas, maka diperkirakan kontribusi terhadap perekonomian negara bisa meningkat lebih tinggi,” tambahnya.

Aryo mengakui bahwa saat ini industri rokok elektrik, bersama dengan produk HPTL lainnya, belum bisa disandingkan dengan objek cukai lainnya yang skala bisnisnya lebih besar. Ia juga menambahkan bahwa saat ini kontribusi HPTL terhadap pemasukan negara belum maksimal mengingat masih banyak produk yang beredar tanpa pita cukai.

Antaranews
Ketua AVI, Dimasz Jeremia (kiri) dan Ketua APVI Aryo Andrianto.

Saat ini HPTL telah menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 50.000 orang. Angka ini belum termasuk tenaga kerja yang ada di toko retailer vape, yang jumlahnya mencapai 3.500 toko di seluruh Indonesia.

Disamping itu, investasi untuk mendirikan pabrik juga cukup potensial. Hingga sekarang sudah ada kurang lebih 209 pabrik HPTL yang dibangun di sejumlah kota di Indonesia.

Senada dengan Aryo, Dimasz Jeremia, Pembina Asosiasi Vaper Indonesia (AVI) mengatakan bahwa pemerintah harus mendukung HPTL yang juga merupakan salah satu produk inovatif dengan memberikan regulasi yang dapat memberikan kepastian usaha yang kondusif.

“Pemerintah selayaknya menaruh perhatian dan mendukung pengembangan inovasi di industri tembakau alternatif, antara lain dengan tidak mengeluarkan kebijakan kenaikan harga jual eceran yang mana akan meningkatkan beban cukai. Setidaknya kami diberikan keringanan beberapa tahun sampai industri ini benar-benar stabil dan berkembang,” kata Dimasz.