Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) menyatakan permintaan ekspor produk vapor dalam negeri sudah ada. Namun, kegiatan ini masih terhalang lantaran pemerintah belum memfasilitasi ekspor likuid vape dalam negeri. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Organisasi APVI, Garindra Kartasasmita.
“Telah ada permintaan ekspor likuid vape sebanyak 1 juta botol per bulan sejak Juni 2018. Para produsen likuid vape produksi lokal tidak dapat diekspor karena masih dianggap cairan ekstrak melainkan produk jadi,” kata Garindra.
Menurutnya, Brewry dalam negeri yang sudah mencapai 100 persen kapasitas produksi baru beberapa. Secara keseluruhan, kapasitas produksi likuid vape dalam negeri masih di bawah 100 persen. Permintaan ekspor paling banyak berasal dari negara-negara di timur tengah seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi. Pasalnya, cita rasa produk dalam negeri sesuai dengan selera konsumen di negara timur tengah.
“Konsumer yang berada di timur tengah kesulitan mendapatkan likuid dengan rasa krim mengingat komposisi likuid vape krim sulit diracik. Tapi di Indonesia justru banyak. Komposisi antara rasa krim dan buah-buahan didominasi rasa krim sekitar 70-75 persen dari total produksi likuid vape domestik,” katanya.
Secara umum rasa likuid vape dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu buah-buahan dan krim. Pada akhir tahun lalu, konsumsi likuid vape mencapai 2 juta botol per bulan atau sekitar 1,4 juta liter per tahun. APVI menargetkan pengguna vape pada tahun ini dapat bertambah 1 juta pengguna hingga akhir tahun dengan 80-90 persen di antaranya menggunakan vape sistem tertutup atau pod.
Garindra mengutarakan banyak peralatan vape seperti mod dan atomizer merupakan karya anak bangsa namun diproduksi di luar negeri seperti China. Di dalam negeri, sambungnya, juga telah ada produksi mod dan vaporizer seperti mod mekanis merek MMK.
“Di dalam negeri masih fokus memproduksi likuid. Untuk memproduksi mod atau atomizer perlu mesin khusus lagi. Saat ini telah ada wacana untuk mengatur produksi pembuatan mod dan atomizer di dalam negeri. Asosiasi, baru akan membicarakan wacana tersebut dengan pemerintah pasca pemilihan umum mendatang,” ujarnya.
(Via Bisnis.com)
Comments