APVI Beri Saran Terkait Besaran dan Sistem Tarif Cukai HPTL

By Vapemagz | News | Sabtu, 13 Juli 2019

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto berharap pemerintah menurunkan tarif cukai hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) karena tarif cukai saat ini dinilai terlalu tinggi. Hal ini dikhawatirkan bakal mengancam kelangsungan industri yang saat ini masih dalam tahap pertumbuhan awal.

“Di kategori rokok saja, merek rokok baru dari perusahaan baru bisa dikenakan tarif yang lebih rendah. Karena itu, kami mohon pada pemerintah untuk memikirkan kembali besaran tarif cukai HPTL bagi industri baru ini, yang hampir 90 persen pelaku usahanya berasal dari UMKM,” ujar Aryo dalam keterangan tertulis.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu mengubah sistem tarif cukai HPTL menjadi sistem nominal. Sistem tersebut akan memberikan kemudahan dari sisi administrasi, baik untuk pemerintah maupun pelaku usaha. Dengan sistem tarif cukai prosentase yang diterapkan saat ini, pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan dan penghitungan cukai produk HPTL.

“Sistem nominal diberlakukan untuk menghindari adanya kecurangan atau penghindaran cukai. Melalui sistem cukai nominal, produk HPTL ilegal atau yang tidak membayar cukai juga bisa ditekan. Sebaiknya, perubahan sistem cukai justru diikuti dengan penurunan beban cukai agar industri baru ini mendapat kesempatan untuk bertumbuh,” kata Aryo.

Reiner Rachmat/VapeMagz Indonesia
Ketua APVI, Aryo Andrianto saat peluncuran Gerakan Bebas TAR dan Asap Rokok (GEBRAK!).

Sekadar informasi, pada Juli 2018 Kementerian Keuangan menerapkan cukai HPTL efektif berlaku mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Produk HPTL dikenakan tarif cukai sebesar 57 persen. Dalam beberapa bulan aturan ini ditetapkan, industri baru itu menyumbang cukai Rp 105,6 miliar di tahun 2018.

Setahun paska dikeluarkannya kebijakan penetapan tarif cukai HPTL, APVI menyatakan apresiasi atas dukungan yang berkelanjutan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Menurutnya, sejauh ini kebijakan telah dijalankan dengan baik sehingga berdampak positif pada pertumbuhan bisnis industri vape nasional.

“Kami optimis DJBC akan terus mempertahankan kinerja positif ini. Kami, pelaku usaha yang legal, siap mendukung DJBC demi mendorong pertumbuhan industri HPTL dan perekonomian negara,” ucap Aryo.

APVI menilai DJBC hingga saat ini konsisten memberantas peredaran produk tembakau alternatif yang ilegal, terutama rokok elektrik. Konsistensi tersebut menciptakan iklim bisnis yang kondusif sehingga mendorong perkembangan industri.

(Via Kontan)

Comments

Comments are closed.