Gerakan anti tembakau yang didorong oleh berbagai organisasi kesehatan dunia berpotensi mematikan keberlangsungan sektor industri tembakau di Indonesia. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mendorong pemerintah untuk mencermati berbagai regulasi yang berpotensi mematikan sektor industri hasil tembakau (IHT), seperti pengenaan cukai tinggi, Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan masih banyak lagi.

“Pemerintah harus berfikir seimbang dan rasional dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan sektor IHT. Dengan dalih apapun mohon pertanian tembakau untuk dilestarikan jangan didorong untuk dihilangkan,” ujar Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional APTI, Agus Parmuji.

Meski ditentang banyak pihak, faktanya IHT tercatat berkontribusi positif untuk negara. Pada 2018, IHT sukses menyumbang pemasukan untuk negara dari cukai sebesar Rp153 Triliun. Keberadaan IHT juga menyerap angkatan tenaga kerja yang signifikan di daerah penghasil tembakau di Indonesia, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat dan DI Yogyakarta.

ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
Tembakau disayang, tembakau ditentang. (ZAL)

“Ada 15 provinsi dimana penyerapan petani dan buruh tani tembakau ada sekitar 3 juta dengan luas lahan tanaman sekitar 235 ribu Ha. Kalau penyerapan ketenagakerjaan seluruh IHT dari hulu sampai hilir, di tingkat pertaniannya saja sekitar 3 jutaan belum di industrinya juga tidak terhitung hingga sampai ke pedagang asongan penjual rokok,” tambahnya.

Untuk itu, Agus berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk mempertimbangkan kebijakan cukai. Pasalnya, kenaikan cukai berdampak negatif bagi petani karena dengan naiknya cukai maka harga rokok akan semakin tinggi, pasar akan makin lama makin lemah akan berdampak pada penyerapan bahan baku lokal.

“Pemerintah harus berfikir seimbang dan rasional dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan sektor IHT. Selamatkan tembakau selamatkan Indonesia, dengan menyelamatkan dan melestarikan tembakau maka kedepan akan tercipta petani makmur, industri subur dan negara tidak akan hancur,” kata Agus.

(Via Kontan)