Pemerintah memiliki peran yang krusial dalam mengatur peredaran dan penggunaan produk tembakau alternatif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menginisiasi pembentukan regulasi spesifik bagi produk tersebut, guna mendorong peralihan para perokok dewasa ke produk tembakau yang lebih rendah risiko secara lebih aktif.

Hal ini dibahas secara mendalam pada kegiatan Global Forum on Nicotine (GFN) ke-7 pada sesi “What or who should guide the political agenda?” Anggota Dewan Legislatif Parlemen Victoria, Australia, Fiona Patten yang menjadi pembicara di sesi tersebut mengatakan bahwa pemerintah harus mengambil langkah terdepan untuk membuat regulasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Regulasi tersebut juga harus didasari oleh informasi yang komprehensif dan aktual, termasuk hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti dan akademisi.

“Dalam merumuskan sebuah regulasi, khususnya bagi produk tembakau alternatif, kita harus bertindak bijak dalam hal data. Tentunya, kita akan mendapatkan data lebih banyak jika kita melihat hasil kajian ilmiah yang telah dilakukan para akademisi ini,” serunya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Kajian dan Riset Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fathudin Kalimas mendorong perlunya data dan informasi yang berimbang dalam perumusan regulasi. Termasuk dari berbagai hasil kajian ilmiah.

Berkaitan dengan regulasi produk tembakau alternatif, Fathudin menyatakan bahwa pemerintah semestinya segera merumuskan dan memastikan kehadiran regulasi tersebut. Selain itu mengingat produk tersebut memiliki karakteristik dan profil risiko yang berbeda, maka sudah semestinya diatur secara berbeda dengan regulasi rokok.

Istimewa
Direktur Kajian dan Riset Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fathudin Kalimas.

“Kehadiran produk tembakau alternatif harus kita sikapi bersama sebagai kesempatan baru untuk mengatasi masalah rokok di Indonesia yang tidak kunjung usai. Regulasi khusus bagi produk tembakau alternatif tentunya dapat melengkapi upaya pengendalian tembakau yang telah dilakukan secara ketat oleh pemerintah selama ini,” ujarnya dalam keterangannya.

Fathudin melanjutkan berbagai kajian ilmiah mengenai produk tembakau alternatif sudah marak dilakukan di luar negeri. Sayangnya di Indonesia sendiri masih sangat sedikit kajian ilmiah atau studi tentang produk tersebut.

Untuk memperkuat perumusan regulasi, pemerintah diharapkan mendorong kajian ilmiah yang dapat dijadikan landasan kebijakan. Penting bagi pemerintah untuk menerima masukan dari semua pemangku kepentingan terkait seperti akademisi, praktisi kesehatan, pelaku usaha, asosiasi, hingga konsumen.

“Nantinya bukan hanya hasil kajian ilmiah di dalam negeri yang dapat dijadikan sebagai acuan, tetapi pemerintah juga dapat melihat hasil kajian dari luar negeri sebagai referensi tambahan dalam perumusan regulasi. Namun, tetap yang paling dikedepankan adalah hasil kajian ilmiah komprehensif dan keterlibatan semua pemangku kepentingan terkait di dalam negeri. Sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas,” jelas Fathudin.

Kehadiran regulasi untuk produk tembakau alternatif tersebut nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan standar produk, kebijakan cukai, peringatan kesehatan yang berbeda dengan rokok, tata cara pemasaran, batasan umur pengguna (18 tahun ke atas), serta mencegah penyalahgunaan produk.

“Kami berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan segera merealisasikannya demi mengurangi masalah yang diakibatkan oleh rokok. Kita harus bergotong-royong guna mendorong realisasi tujuan kita bersama yakni kesehatan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

(Via Pojoksatu)