Visiting Professor di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore Profesor Tikki Pangestu menilai Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO) telah menghambat inovasi baru untuk mengurangi permasalahan merokok melalui produk tembakau alternatif.

Tikki Pangestu yang juga pernah menjabat sebagai mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama WHO itu mengatakan WHO telah kehilangan arah dalam menyelesaikan permasalahan merokok secara global. Hal ini terlihat dalam sikap WHO yang ia gambarkan “anti-produk tembakau alternatif.”

“WHO seharusnya bersikap lebih terbuka terhadap keseluruhan bukti ilmiah yang ada. Banyak kajian ilmiah yang telah menyimpulkan bahwa produk tembakau alternatif memiliki risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rokok konvensional,” kata Tikki Pengestu melalui siaran tertulis yang diterima pada Rabu (10/6/2020).

koalisibebastar
Produk tembakau alternatif.

Menurut Prof Tikki, produk tembakau alternatif mempunyai potensi besar dalam membantu mereka yang kesulitan untuk berhenti merokok. Sayangnya WHO telah mengabaikan kajian-kajian ilmiah produk tembakau alternatif. Prof Tikki menilai WHO telah mengabaikan misi utamanya, yaitu mendukung kesehatan setinggi-tingginya bagi semua orang, termasuk 1 miliar perokok di seluruh dunia.

“Dampak dari pengabaian tersebut sudah tentu lebih banyak perokok yang akan mengalami penyakit tidak menular yang disebabkan oleh merokok, seperti jantung, hipertensi, diabetes, kanker paru, dan lain-lain. Angka kematian akibat kebiasan merokok akan tetap tinggi, terutama di Indonesia,” ucapnya menjelaskan.

Untuk itu Tikki Pangestu menyarankan pemerintah dan pemangku kepentingan di Indonesia untuk memiliki sikap terbuka terhadap produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan dan rokok elektrik. Dirinya juga mengatakan perlunya kajian ilmiah yang dilakukan oleh lembaga independen sehingga hasilnya akan lebih transparan dan objektif.

“Mereka yang anti terhadap produk tembakau alternatif berarti mengabaikan hak asasi manusia. Khususnya perokok yang perlu mendapat akses ke produk yang lebih baik bagi kesehatan mereka dan menghindari kematian dini. Ini merupakan ketidakadilan sosial dan pelanggaran HAM,” tegasnya.

(Siaran Pers)