Sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Willem Petrus Riwu mengatakan pemerintah perlu mengawasi perkembangan rokok elektrik atau vape yang terus berkembang di Indonesia. Selama ini, Willem menilai pemerintah menerapkan aturan yang sangat ketat hanya terhadap rokok konvensional.

Salah satu contohnya yaitu penjualan rokok elektrik tak wajib menunjukkan gambar peringatan seperti di bungkus rokok konvensional. Padahal, prevalensi remaja pengguna rokok elektronik meningkat tajam dalam dua tahun terakhir.

“Kami sebenarnya setara dengan rokok elektrik, rokok elektrik itu kan gambarnya tidak ada. Jualan bebas, online juga bebas, semua bebas dan ternyata remaja meningkat tajam ya karena rokok elektrik tapi tidak pernah ditowel ini,” kata Willem dalam Webinar yang digelar di Jakarta, Minggu (30/8/2020).

Berdasarkan data Bappenas, prevalensi perokok di usia 10-18 tahun mencapai 9,1 persen pada 2019. Adapun, pemerintah menargetkan prevalensi perokok di usia 10-18 tahun mencapai 5,4 persen pada tahun lalu. “Ternyata prevalensi remaja meningkat tajam karena rokok elektronik,” tudingnya.

Willem menuding rokok elektronik tidak mendukung produk dalam negeri. Pasalanya mayoritas komponen rokok elektronik merupakan hasil impor. Willem khawatir pemerintah bakal melakukan substitusi impor, yang justru kurang tepat bagi industri hasil tembakau karena bakal menjamurnya rokok elektrik.

“Kalau kita biarkan saja begini banjir rokok elektrik. Rokok elektrik banyak ditutup di mana-mana, sekarang mau pasarnya di Indonesia. Jadi kita ya hati-hati juga pemerintah mau substitusi impor,” seru Willem.

(Via Katadata)