Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto mengatakan produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik dalam negeri tengah dilirik importir dari sejumlah negara untuk diekspor ke negara masing-masing. Untuk itu dibutuhkan regulasi yang dapat mengakomodir hal tersebut.

“Kita sebenarnya sudah siap untuk ekspor, tapi masih ada kendala seperti HS Code yang berbeda antara yang di Indonesia dengan yang di luar negeri, jadi kita kesulitan untuk ekspor,” kata Aryo.

Menurut Aryo saat ini masih banyak aturan yang ingin dirapikan misalnya soal kemasan dan perlindungan konsumen. Dengan adanya regulasi yang jelas, maka akan banyak multiplier effect yang diperoleh pemerintah. Pertama yaitu tumbuhnya bisnis UMKM, penyerapan tenaga kerja, masuknya investasi, dan meningkatkan pendapatan devisa dari ekspor rokok elektrik.

“Industrinya baru jadi kita perlu menyiapkan regulasi untuk menata industri ini jauh lebih baik. Hadirnya produk tembakau alternatif ini adalah sebagai produk alternatif yang lebih aman dan rendah risiko,” ucap Aryo.

Antara Foto
Produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik dalam negeri tengah dilirik importir dari sejumlah negara.

Selain itu pemerintah harusnya menyiapkan aturan cukai yang tidak memberatkan pelaku usaha yang mayoritas masih masih berbasis UMKM. Ia mengaku penetapan cukai saat ini untuk likuid vape yang termasuk kategori hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) sebesar 57 persen sangat membebani pelaku usaha dan juga konsumen.

“APVI meminta kepada Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan agar tidak menaikkan beban cukai untuk produk HPTL. Seharusnya produk tembakau alternatif tidak dikenakan tarif cukai tertinggi dengan mempertimbangkan profil risiko yang lebih rendah dari rokok konvensional,” ujar Aryo.

“Industri produk tembakau alternatif masih didominasi pemain dari sektor UMKM. Oleh karena itu kami berharap pemerintah memberikan perhatian karena industri ini sedang berusaha untuk berkembang,” tambahnya.